Publikationsserver der Universitätsbibliothek Marburg

Titel:Kebudayaan dan Perkembangan Ekonomi - Suatu Penelitian Empiris Lingkungan Budaya dan Kemampuan-kemampuan Wiraswasta di Tanah Papua, Indonesia (Nugini Barat)
Autor:Müller, Martin
Erscheinungsjahr:2013
URI:http://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2013/0006
URN: urn:nbn:de:hebis:04-es2013-00067
DOI: https://doi.org/10.17192/es2013.0006
DDC: Wirtschaft

Dokument

Schlagwörter:
Kultur, Papua, economic development, entrepreneurial abilities, Entwicklungslogik, Erfolgsmotiv, Unternehmerausbildung, Unternehmer, cultural environment, Entwicklungsökonomie, Brat, Dani, kulturelle Umwelt, unternehmerische Fähigkeiten, Kemtuk, Schumpeter, achievement motive, Provinz Papua, Indigenes Volk, Indonesien, Wirtschaftse
Penelitian ini berfokus pada alasan-alasan unsur-unsur budayawi yang menyebabkan posisi pinggiran orang pribumi Papua dalam ekonomi modern di tanah Papua di Indonesia. Titik berangkat teoretis karya ilmiah ini adalah logika perkembangan Schumpeter dan teori pembangunan Röpke yang berdasarkan kepada logika tersebut. Data-data empiris dikumpulkan melalui angket di tiga daerah pedesaan Papua, yaitu daerah kelompok etnis Maibrat, Kemtuk, dan Dani. Di daerah-daerah penelitian ini terutama diusahakan pertanian dalam rangka usaha keluarga dengan orientasi subsistensi yang kuat. Usaha pertanian ini ditandai oleh penguasaan kecil lingkungan alamiah dan oleh produktivitas yang rendah. Masyarakat berorientasi pada partikularisme dan pada budaya rasa malu. Kebanyakan unsur lingkungan budayawi kelompok-kelompok etnis yang didiskusikan berakibat menghambat pada kegiatan wirausaha dan perkembangan ekonomi itu sendiri. Unsur-unsur tersebut terdiri dari hubungan dengan Allah yang mekanistis, tidak langsung, rituil-manipulatif, yang dipengaruhi oleh animisme; dari derajat tinggi kecurigaan terhadap orang yang bukan anggota marga besar; maupun dari prinsip persamaan yang kuat sifatnya. Prinsip ini menyebabkan akumulasi kekayaan untuk tujuan-tujuan pribadi menjadi tidak diterima oleh masyarakat, mengakibatkan paksaan untuk membagi kekayaan, dan menghasilkan suatu prinsip anti-surplus. Solidaritas sosial terhadap marga besar yang terlalu kuat membuat marga besar menjadi perangkap untuk perkembangan ekonomi. Sifat-sifat kebanyakan kemampuan wiraswasta yang didiskusikan hanya mendukung kegiatan-kegiatan wirausaha dengan perkembangan ekonomi dalam skala kecil. Karena gagasan-gagasan tentang penciptaan kekayaan dan kesejahteraan yang dipengaruhi oleh animisme, ”locus of control” internal dikurangi dengan jelas. Terdapat lebih banyak keinginan untuk keselarasan daripada untuk otonomi. Para responden menahan diri pada kesediaan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemampuan yang jelas untuk mengantisipasi peluang-peluang di masa depan terdapat hanya sedikit. Inovasi-inovasi hampir tidak dapat diterapkan, apabila ada perselisihan dengan generasi orang tua atau dengan tradisi. Peluang-peluang baru yang muncul karena kontak-kontak dengan lingkungan budaya asing hanya dimanfaatkan secara minimal. Bukti dari daerah Dani menunjukkan, bahwa hanya adanya kemungkinan-kemungkinan pemasaran sendiri tidak secara otomatis menyebabkan orientasi pasar. Inovasi-inovasi hanya diterima secara sangat selektif dengan tujuan melengkapi atau melindungi kebudayaan sendiri. Kecenderungan konsumtif terdapat pada kesediaan untuk menunda konsumsi. Otoritarianisme, motif afiliasi, dan motif mendapatkan pengakuan bersifat dominan. Apa yang berlaku adalah suatu ekonomi prestise yang hampir tidak bertujuan membawa perkembangan ekonomi. Motif keberhasilan (harapan atas keberhasilan sebagai sebagian motif prestasi) hanya terdapat sedikit di ketiga daerah penelitian. Namun hasil-hasil penelitian untuk daerah Maibrat dan Kemtuk mendukung peranan sentral motif keberhasilan pada perkembangan ekonomi. Unsur-unsur budayawi yang berbeda-beda, di antaranya poligini (suatu bentuk poligami), menghambat pembentukan motif prestasi pada individu-individu. Para pengusaha hampir tidak mendapatkan prestise dan penghargaan dalam masyarakat. Melihat keberadaan nyata kemampuan daerah-daerah penelitian untuk suatu perkembangan ekonomi maka perkembangan ekonomi yang benar berarti hampir tidak dapat diharapkan. Agar dapat perkembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh orang Papua sendiri maka diperlukan pengurangan tuntutan-tuntutan marga besar bersama dengan perubahan kebudayaan yang luas, yaitu transformasi masyarakat. Dalam hal ini etika Kristen memainkan peranan penting dengan juga memungkinkan revitalisasi budayawi. Selanjutnya diperlukan sistem pendidikan yang memperhatikan bahasa-bahasa ibu atau daerah dari kelompok-kelompok etnis Papua. Selain itu diperlukan usaha pengembangan pengusaha kecil yang berorientasi secara spesifik pada kebudayaan setempat.

Summary:
Culture and Economic Development - An Empirical Study of Cultural Environment and Entrepreneurial Abilities in the Indonesian Province of Papua (West New Guinea). This study focuses on the cultural reasons for the marginalization of indigenous people in the modern economy of the Indonesian province of Papua. The theoretical background for the study is grounded in the development logic of Schumpeter and the development theory of Röpke, itself based on Schumpeter’s logic. The empirical data were collected through questionnaires in three rural regions of Papua, the areas of the Maibrat, Kemtuk and Dani ethnic groups. People in the three research areas rely heavily on subsistence agriculture organized within the family. Agriculture is characterized by a low degree of control of the natural environment and low productivity. The societies are particularistic (in that personal ties take precedence over commitment to society and the state) and shame-oriented. Most of the elements of the three cultural environments discussed in the study have an inhibiting effect on entrepreneurial action and economic development. These elements include a mechanistic, indirect, ritual-manipulative relationship with God, influenced by animism; a high degree of mistrust towards non-relatives; and a very pronounced principle of egalitarianism. This latter principle forbids the accumulation of wealth for personal purposes. It is the reason for a compulsion to share, leading to an anti-surplus principle. The over-pronounced social solidarity with relatives makes the extended family an economic development trap. Most of the entrepreneurial abilities identified in the study support entrepreneurial action, and with it economic development, only on a small scale. Concepts of the genesis of wealth and affluence that are influenced by animism clearly diminish any internal (personal) locus of control. There is a desire for harmony rather than for autonomy. There is a ‘wait-and-see’ approach to solving problems. The ability to anticipate future opportunities is limited, and innovations can rarely be implemented when they are in conflict with tradition and the habits of the older generation. People rarely embrace opportunities triggered by contact with their foreign cultural environment. Evidence from the Dani area shows that the mere existence of marketing opportunities does not automatically lead to greater market orientation. Innovations are adopted very selectively in order to ‘round out’ the home culture. There is a tendency not to defer gratification of needs. Authoritarianism and a need for affiliation and recognition are very pronounced. A prestige economy — with prestige rather than efficiency criteria as the focus of economic activity — prevails, and this is not generally consistent with economic development. The success motive (hope for success as part of the achievement motive) exists only on a small scale in all three of the research areas. But significant results for the Maibrat and Kemtuk areas confirm the central role that the success motive plays in economic development. Cultural elements such as polygyny hinder the development of the individual’s achievement motive. Entrepreneurs enjoy little prestige and appreciation in society. These characteristics severely limit the ability of the research areas to develop economically. Economic development triggered by Papuans themselves would require a reduction in the demands of the extended family, accompanied by far-reaching changes in culture — in short, a transformation of the society. An important role here falls to Christian ethics, which, besides effecting transformation, can help to foster cultural revitalisation. Furthermore, education involving the local languages of Papua’s various ethnic groups must be established, and there needs to be culturally oriented promotion of small entrepreneurs.


* Das Dokument ist im Internet frei zugänglich - Hinweise zu den Nutzungsrechten